~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING PEMEGANG VISA KUNJUNGAN BERDASARKAN PRINSIP “SELECTIVE POLICY” DI WILAYAH INDONESIA (478)
(E 0002126)
Hukum Tata Negara


ABSTRAK

 

ESTI YOESWANTINI, E 0002126, FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA) PEMEGANG VISA KUNJUNGAN BERDASARKAN PRINSIP “SELECTIVE POLICY”  DI WILAYAH INDONESIA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Penulisan Hukum (Skripsi) 2006.

 

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang dilakukan oleh keimigrasian serta koordinasinya dengan instansi pemerintah yang terkait dalam pelaksanaan pengawasan tersebut berdasarkan prinsip “selective policy” dengan mengacu pada UU No. 9 tahun 1992 serta mengamati hambatan-hambatan yang terjadi yang mengganggu proses pelaksaan pengawasan tersebut.

 

Penulis menggolongkan jenis penelitian ini sebagai jenis Penelitian Hukum non-Doktrinal atau disebut juga Penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian hukum yang menyangkut permasalahan interelasi antara hukum dengan permasalahan social. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data skunder, dengan instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data skunder adalah dengan identifikasi isi dari data tersebut dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, mengutip isi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil dan kesimpulan bahwa Imigrasi merupakan pintu dan sensor utama untuk masuk atau keluar dari suatu negeri sangat berpengaruh terhadap kedaulatan suatu bangsa dan sebagai cerminan suatu bangsa negeri tersebut. Untuk menjadi alat sensor yang baik dan selektif, perlu dilakukan suatu pengawasan terhadap objek yang telah diseleksi dan dizinkan masuk ke suatu negeri. Hal ini dikarenakan untuk menghindari terjadinya penyimpangan atas izin yang diberikan. Globalisasi mendorong semakin tingginya intensitas lalu lintas orang baik ke luar maupun masuk ke wilayah Indonesia. Keimigrasian secara umum dapat dirumuskan sebagai hal ikwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar Negara Republik Indonesia serta pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang Keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat saringan (selective policy). Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum, yang diizinkan masuk atau ke luar wilayah Indonesia. Proses seleksi dan pengawasan terhadap orang asing harus dilakukan bersama dan saling berkoordinasi antara Imigrasi dengan instansi pemerintah satu sama lainnya agar dihasilkan pilihan-pilihan yang bermanfaat tersebut.

Selain itu penggunaan dan penerapan IT secara on-line sangat teramat penting dan mendesak yang berpengaruh serta mempermudah dalam kinerja pengawasan tersebut. Namun terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, antara lain: Wilayah territorial Indonesia yang merupakan Negara kepulauan; Personil pelaksana pengawasan terhadap orang asing yang kurang memadai; dan Lemahnya koordinasi antar instansi yang berwenang dalam pengawasan orang asing. Suatu keadaan dapat dikatakan hambatan apabila keadaan itu terjadi diluar kemampuan kita untuk mengatasinya. Dalam masalah ini yang dapat dikatakan hambatan adalah keadaan wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Tapi keadaan itu bukan merupakan kendala atas pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing, apabila kaidah hukum yang berlaku dijalankan berdasarkan prinsip regulative dan imperative. Prinsip regulative menegaskan bahwa hukum itu bersifat mengatur dan tidak bersifat semata-mata merekomendasikan, yang hanya mengenal dua pilihan yaitu kaidah hukum yang mengharuskan atau melarang suatu perbuatan. Prinsip imperative harus ada pada suatu kaidah hukum positif yang bersifat memaksa. Sebagai kaidah yang memaksa, hukum tidak membedakan para pelanggarnya.

 

Implikasi teoritis penulisan ini adalah pelaksanaan pengawasan orang asing berdasarkan UU No. 9 tahun 1992, sudah tidak layak lagi diterapkan dilihat dari situasi dan kondisi negara, masyarakat internasional, maupun personil pelaksana pengawasan tersebut. Sedangkan implikasi praktisnya adalah adanya perubahan atau revisi atas peraturan perundang-undangan Keimigrasian yang baru yang disesuaikan dengan perkembangan jaman dan dikarenakan telah disahkannya UU Kewarganegaraan yang baru yang juga berkaitan dengan pengaturan mengenai orang asing.

Kembali 

Copyright © 2006