~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

ANALISIS PROSEDUR PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN BAGI ORANG ASING SEBAGAI CARA MEMPEROLEH STATUS KEWARGANEGARAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. (68)
(E.0004320)
Hukum Tata Negara


ABSTRAK

 

YUNITA TRIASTUTI, 2008. ANALISIS PROSEDUR PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN BAGI ORANG ASING SEBAGAI CARA MEMPEROLEH STATUS KEWARGANEGARAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai syarat-syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan (Naturalisasi) bagi warga negara asing yang menginginkan status kewarganegaraan Indonesia Menurut undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dapat timbul dalam proses pewarganegaraan serta cara untuk mengatasinya.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan dengan melakukan studi kepustakaan. Data penelitian yang dipergunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen. Teknik analisis yang dipergunakan bersifat kualitatif. Sifat dasar analisis ini yaitu dengan cara mengumpulkan data, mengkualifikasi, dan menghubungkan teori-teori yang ada kaitannya dengan permasalahan kemudian menarik kesimpulan.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telah memuat persyaratan dalam mengajukan permohonan status kewarganegaraan, sehingga prosedur permohonan pewarganegaraan bagi orang asing menurut undang-undang ini dapat menjadi cara bagi seseorang untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mencoba mengatasi berbagai hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pewarganegaraan, namun undang-undang ini pun memiliki kelemahan-kelemahan dan tidak mencakup mengenai ketentuan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemohon, dalam hal permohonan pewarganegaraan yang diajukan ditolak berdasarkan Keputusan Presiden, sehingga undang-undang ini perlu diadakan pembaharuan ke arah yang lebih baik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Tata Negara terutama mengenai status kewarganegaraan warga negara asing serta dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi semua pihak

 

Kembali 

Copyright © 2006