~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Pengambilan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pembangunan dan Layanan Berdasar UU Nomor 32 Tahun 2004 di Kelurahan Tegalharjo Kecamatan Jebres Kota Surakarta.(24)
NINDITA WISNU BROTO(E1104058)
Hukum Tata Negara


ABSTRAK

 

Nindita Wisnu Broto. E1104058. Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Pengambilan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pembangunan dan Layanan Berdasar UU Nomor 32 Tahun 2004 di Kelurahan Tegalharjo Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2007.

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan bangsa dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Sejalan dengan era otonomi daerah pelaksanaan perencanaan pembangunan diserahkan kepada masing-masing daerah untuk merencanakan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah. Perencanaan pembangunan tersebut dilakukan dengan partisipasi aktif dari masyarakat selaku stakeholder (pemangku kepentingan) melalui forum Musrenbangkel untuk tingkat kelurahan. Perencanaan partisipatif dari masyarakat ini akan menjadi pendorong pembangunan multi sektor yang efektif di masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur Musrenbangkel di Kelurahan Tegalharjo, pelaksanaan, hasil-hasilnya, tanggapan dari masyarakat atas pelaksanaan Musrenbangkel di Kelurahan Tegalharjo dan hambatan yang timbul serta cara penyelesaiannya. Untuk mendapatkan hasil dari tujuan penelitian tersebut, penyusun melakukan penelitian deskriptif sehingga diperoleh data selengkap mungkin. Di samping itu, penyusun melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan observasi dan wawancara, juga dilakukan penelitian kepustakaan. Untuk memperoleh kesimpulan dari data yang diperoleh, penyusun menganalisis data secara kualitatif dengan model analisis interaktif.

Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa prosedur Musrenbangkel di Kelurahan Tegalharjo sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan telah dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Didahului dengan Musling di tingkat RT dan RW untuk menampung aspirasi masyarakat tentang proyek-proyek apa saja yang akan diusulkan ke dalam forum Musrenbangkel, masing-masing RT mengirimkan utusan sebanyak 2 (dua) orang selain itu masing-masing dan berbagai komponen kelompok masyarakat. Musrenbangkel telah menghasilkan keputusan usulan-usulan untuk diperjuangkan di Musrenbangcam dengan cara-cara yang demokratis. Usulan proyek-proyek fisik masih mendominasi dalam Musrenbangkel ini, terutama yang berkaitan dengan usulan perbaikan jalan utama dan jalan kampung. Namun demikian proyek-proyek lain termasuk untuk program pemberdayaan ekonomi kerakyatan turut diajukan. Proyek usulan masyarakat yang disetujui dalam APBD dilaksanakan oleh LPMK dan dilakukan monitoring serta evaluasi oleh unsur-unsur masyarakat yang juga ditetapkan dalam Musrenbangkel.

 

Kembali 

Copyright © 2006