~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

“KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG DALAM PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN MAGELANG TENGAH SEBAGAI PENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH“ (16)
(E 0003052)
Hukum Administrasi Negara


ABSTRAK

 

ADITYA WAHYUADRIANTO. E 0003052. KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG DALAM PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN MAGELANG TENGAH SEBAGAI PENDUKUNG PELAKSANAAN  OTONOMI DAERAH. Penulisan Hukum (Skripsi). Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2007.

               Penulisan hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengetahui penerapan kebijakan Pemerintah Kota Magelang dalam pemekaran wilayah Kecamatan Magelang Tengah, dari implementasi atas kebijakan tersebut beserta faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya sampai terbentuk suatu kecamatan baru yaitu Kecamatan Magelang Tengah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Penelitian dilakukan di Kantor Kecamatan Magelang Tengah, Kantor Pemerintah Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan, dan beberapa tempat/daerah masyarakat wilayah Kecamatan Magelang Tengah. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris/sosiologis yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan berupa observasi data, wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian, dari semua data yang terkumpul dilakukan analisa data secara kualitatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa dalam melakukan pemekaran kecamatan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor 125/19/112 tanggal 24 Mei 2004 tentang Pembentukan Panitia Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan Kota Magelang. Dari dasar-dasar tersebut secara teknis pemekaran Kecamatan Magelang Tengah ini dilakukan sesuai dengan prosedur pelaksanaan sebagai berikut ; pembemtukan tim, kajian awal (identifikasi) /observasi, sosialisasi masyarakat, pembahasan dan pemecahan masalah, penjadwalan musyawarah kelurahan, pelaksanaan musyawarah kelurahan, persetujuan DPRD Kota Magelang. Selain itu juga masih diikuti oleh beberapa kebijakan yang lain sebagai pendukung pemekaran Kecamatan Magelang Tengah.

Dalam pelaksanaan pemekaran Kecamatan Magelang Tengah ini juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Magelang. Kendala-kendala itu dapat berupa kendala secara yuridis (dari peraturan yang ada) yaitu terjadinya benturan oleh beberapa peraturan yang ada akibat dari pergantian peraturan yang berlaku, kendala sosiologis (mengenai sosialisasi terhadap masyarakat tentang batas-batas wilayah), maupun kendala teknis (waktu, dana, dan hal-hal yang berhubungan dengan teknis lainnya). Adapun pemecahan masalah secara umum untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ialah dengan adanya pemantauan secara berkelanjutan terhadap program pemekaran kecamatan ini baik selama pelaksanaan maupun sampai tahap hasil dan evaluasi.

 

 

Implikasi teoritis penelitian ini adalah timbulnya beberapa kebijakan yang berhubungan dengan pemekaran kecamatan, sedangkan implikasi praktisnya adalah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kota Magelang dalam usahanya menindaklanjuti hasil pemekaran kecamatan dan pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Magelang Tengah pada khususnya dan dalam membuat kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan otonomi daerah di Kota Magelang pada umumnya.

Kembali 

Copyright © 2006