~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

TINJAUAN YURIDIS KASUS LUMPUR LAPINDO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (13)
(E. 0003151)
Hukum Administrasi Negara


ABSTRAK

 

 

DYAH AYU PUSPITASARI. E 0003151. TINJAUAN YURIDIS KASUS LUMPUR LAPINDO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 2007.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah kasus lumpur Lapindo merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta untuk mengetahui penyelesaian dan pertanggung jawaban yuridis dalam kasus tersebut menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif atau teoritis yang hanya menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui studi kepustakaan, baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, dan lain sebagainya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif, dengan teknik analisis data berupa content analysis atau analisis isi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup  kasus lumpur Lapindo merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum lingkungan. Lapindo Brantas Inc. telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai kontraktor dalam Kontrak Kerja Sama dengan tidak memasang casing yang menjadi standar keselamatan pengeboran. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 39 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Kelalaian tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat merugikan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa karena kelalaiannya Lapindo Brantas Inc. telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan perusakan lingkungan hidup. Secara yuridis normatif perusakan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997. Di samping itu, dalam Undang-undang  Nomor 23 Tahun 1997  perusakan lingkungan hidup dirumuskan sebagai tindak pidana (kejahatan) dan dapat diancam dengan pidana. Selain melakukan perusakan lingkungan, berdasarkan hasil investigasi WALHI, selama melakukan usaha pertambangannya, Lapindo Brantas Inc. tidak memiliki AMDAL. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa AMDAL merupakan prasyarat mutlak dalam memperoleh izin usaha, dalam hal ini adalah kuasa pertambangan. Kasus Lumpur Lapindo merupakan salah satu bentuk sengketa lingkungan yang harus segera diselesaikan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 mengenal dua macam cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Secara yuridis, berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, bentuk penyelesaian dalam kasus ini dapat ditempuh melalui mekanisme di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

Kembali 

Copyright © 2006