~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

STUDI PERBANDINGAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. (11)
JUNAIDI(E0003018)
Hukum Pidana


ABSTRAK

 

JUNAIDI. E0003018. 2007. STUDI PERBANDINGAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pengangkatan anak, proses pengangkatan anak serta hak dan kewajiban yang muncul dari pengangkatan anak yang masing-masing ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dan apabila dilihat dari jenisnya termasuk penelitian hukum normatif. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif (interaktif model of analisis).

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengangkatan anak dengan memutuskan hubungan darah (nasab) diharamkan dalam hukum Islam, yang diperbolehkan adalah pengangkatan anak dalam pengertian pemeliharaan, pengasuhan anak (hadhanah) tanpa memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya, sedangkan pengangkatan anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan pengalihan hak anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dengan prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (ultimum remedium). Proses pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dilakukan melalui pengadilan agama (PA) sedangkan pengangkatan anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak melalui pengadilan negeri (PN) dengan dasar Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran  Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/pengangkatan Anak dan Keputusan Menteri Sosial RI No.41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perijinan Pengangkatan Anak. Hak dan kewajiban yang muncul dari pengangkatan anak dalam hukum Islam yaitu anak berhak mendapatkan pemeliharaan, pemenuhan kebutuhan dan tidak ada hak dalam warisan, hubungan darah dengan orang tua angkatnya dan kewajiban anak adalah taat, patuh dan menghormati orang tua angkatnya,  sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu anak berhak atas perawatan, pendidikan, dan dibesarkan oleh orang tua angkatnya dan kewajiban anak angkat adalah taat, patuh dan menghormati orang tua angkatnya.

Implikasi teoritis penelitian ini adalah adanya pembaharuan hukum di bidang pengangkatan anak di Indonesia, sedangkan implikasi praktisnya yaitu memberi informasi dan pemahaman kepada berbagai pihak yang terkait dengan pengangkatan anak serta masyarakat pada umumnya.

Kata kunci : Perbandingan hukum, Pengangkatan anak.

Kembali 

Copyright © 2006