~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta (Kajian Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup) (3)
(E 1103128)
Hukum Administrasi Negara


ABSTRAK

 

Ra. Kusumaning Tyas Suci, E 1103128, “Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta (Kajian Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)”, Penulisan Hukum (Skripsi), 2007

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta. Dan untuk mengetahui permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh RSUD. Dr. Moewardi Surakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non doktrinal yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di RSUD. Dr. Moewardi Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh penulis dari interview. Sedangkan data sekunder diperoleh penulis melalui bahan pustaka, internet, jurnal yang merupakan hasil penelitian yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif data.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pengelolaan limbah RSUD Dr. Moewardi Surakarta dilaksanakan oleh seluruh pihak RSDM. Parameter yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan limbah di RSUD Dr. Moewardi Surakarta antara lain adalah UU. No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengenai baku mutu secara spesifik diatur oleh Perda No. 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah. Setelah dibandingkan dengan kualitas air limbah RSDM ternyata parameter PO4 dan NH3-N bebas berada diatas baku mutu. Sedangkan tahun 2006-2007 tidak bisa dilakukan uji kualitas karena permasalahan sarana penunjang pengelolaan yang mengalami kerusakan. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan, maka dari itu sesuai UUPLH dan Perda No 10 Tahun 2004 pihak RSDM dapat terkena sanksi administrasi sesuai pasal 12 dan 13 Perda Nomor 10 Tahun 2004 Karena RSDM merupakan usaha pelayanan kesehatan masyarakat maka tidak mungkin dilakukan pencabutan ijin usaha, melainkan Gubernur berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab usaha/kegiatan usaha untuk mencegah dan mengahkiri terjadinya pelanggaran, serta menaggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran. Kemudian melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan atas beban biaya dari penanggung jawab usaha/kegiatan, dan membayar atas kerugian kecuali ditentukan lain berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam rangka peningkatan kinerja usaha/kegiatan usaha, Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha untuk melakukan audit lingkungan hidup sesuai UUPLH yakni pasal 28 dan 29.

Kembali 

Copyright © 2006