~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KASUS ILLEGAL LOGGING DALAM RANGKA MELESTARIKAN FUNGSI LINGKUNGAN DI KABUPATEN SRAGEN (402)
(E.0004088)
Hukum Administrasi Negara


ABSTRAK

 

 

ANISA NURSANTI. E0004088. PELAKSANAAN  PENAGGULANGAN  KASUS  ILLEGAL LOGGING DALAM RANGKA MELESTARIKAN FUNGSI  LINGKUNGAN DI KABUPATEN SRAGEN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum ( Skripsi ). 2008.

Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penanggulangan kasus illegal logging dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan  di Kabupaten Sragen dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kehutanan dan  Perkebunan Kabupaten  Sragen dalam penanggulangan tindak pidana tersebut serta upaya untuk mengatasinya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten  Sragen. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu meliputi wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Dinas Kehutanan dan  Perkebunan Kabupaten  Sragen telah melakukan berbagai upaya nyata dalam penanggulangan tindak pidana illegal logging (pencurian kayu) di Kabupaten  Sragen dengan cara melakukan operasi  pemberantasan  penebangan  kayu  secara  illegal  di kawasan  hutan  dan  peredarannya  di  Kabupaten  Sragen yang dilaksanakan  dengan membentuk tim koordinasi dan pelaksana operasi, melakukan  monitoring dan evaluasi, serta melakukan upaya guna menjaga kelestarian fungsi hutan yaitu Gerakan  Nasional  Rehabilitasi  Hutan  dan  Lahan (GNRHL), penanaman  pohon  secara  swadaya, Penanaman  dengan  Program  NTCR  (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk), penertiban  ijin  tebang, perbaikan  sipil  teknis. Upaya tersebut belum dapat berjalan lancar karena terdapat berbagi kendala diantaranya tidak ada peraturan khusus yang mengatur pengertian dan ruang lingkup tindak pidana illegal logging, Perlu  adanya  pendanaan  untuk  mengadakan  operasi  pemberantasan  tindak  pidana  pencurian  kayu  (illegal  logging), kurangnya  koordinasi  diantara  para  pihak  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  operasi  pemberantasan  penebangan  kayu  secara  illegal  di  kawasan hutan  dan  peredarannya  di  Kabupaten  Sragen, tidak adanya Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  di  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  Kabupaten  Sragen, kurangnya  sarana yang  dibutuhkan  guna  pelaksanaan  penaggulangan  kasus  illegal  logging.

 Adapun usaha untuk mengatasi permasalahan yang timbul adalah membuat Surat Keputusan Bupati  Sragen  Nomor  522 / 111 / 02 / 2006  tentang  Pembentukan  Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Pemberantasan  Penebangan  Kayu  secara  Ilegal  di Kawasan Hutan dan Peredarannya  di Kabupaten Sragen, rapat koordinasi secara rutin dengan instansi  lain, memantau perkembangan kasus tindak pidana illegal logging dalam proses persidangan di pengadilan, menghimbau pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen untuk mengikuti pendidikan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, mengusahakan  kelengkapan  sarana  dengan meninkatkan Penghasilan Sumber Daya Hutan (PSDH).

 

Kembali 

Copyright © 2006