~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

TINJAUAN YURIDIS ORGANISASI DAN TATA KERJA PDAM KABUPATEN MADIUN (134)
(E. 0004126)
Hukum Administrasi Negara


ABSTRAK

 

 

Dewi Her Wening, 2007. TINJAUAN YURIDIS ORGANISASI DAN TATA KERJA PDAM KABUPATEN MADIUN. Fakultas Hukum UNS.

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai organisasi dan tata kerja, serta hambatan dan upaya penyelesaiannya dalam pelaksanaan fungsi organ PDAM Kabupaten Madiun.

               Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Pengumpulan data dengan teknik wawancara bebas terpimpin yang memungkinkan pengembangan pertanyaan dan perhatian kepada persoalan yang relevan/berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan mungkin baru muncul di lapangan. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa: (1) Organisasi dan tata kerja PDAM Kabupaten Madiun disusun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 138 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja PDAM yang dikeluarkan dengan mempertimbangkan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM dan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Tingkat II Madiun serta Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan PDAM. Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 138 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja PDAM di PDAM Kabupaten telah berjalan sebagaimana mestinya. Terkait dengan pengaturan organisasi dan tata kerja PDAM, pada bulan Januari 2007 muncul Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM. Hingga penelitian ini diakhiri, Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM belum diimplementasikan oleh PDAM Kabupaten Madiun. PDAM Kabupaten Madiun telah melakukan upaya-upaya, yaitu: telaah staf, kajian dan pembahasan dengan stake holder terkait, serta mempersiapkan perangkat hukum. (2) Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan fungsi organ dan kepegawaian PDAM Kabupaten Madiun adalah terbatasnya peralatan teknik untuk menunjang fungsi Pelaksana Teknik Unit, kurangnya sarana transportasi pendukung operasional pelayanan Sub Bagian Teknik Transmisi Distribusi dan Produksi, terbatasnya sarana dan prasarana administrasi dan telekomunikasi penunjang kinerja Pelaksana Administrasi dan Keuangan Unit dan juga Sub Bagian Umum, serta kondisi gedung perkantoran yang kurang representatif. Upaya penyelesaiannya dengan melakukan pengadaan barang-barang perpipaan, pompa untuk perluasan jaringan dan operasional, pengadaan water meter, pengadaan kendaraan roda dua dan empat, pengadaan komputer dan sarana telekomunikasi untuk menunjang kinerja Pelaksana Administrasi dan Keuangan Unit, serta melakukan renovasi dan perluasan gedung.

Kembali 

Copyright © 2006