~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

SINGKRONISASI STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN MEURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET. 2007 (127)
(E 0002175)
Hukum Tata Negara


ABSTRAK

 

 

 

JOKO PAMUNGKAS E 0002175. SINGKRONISASI STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN MEURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET. 2007.

                  Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran serta Masalah-masalah yuridis apa saja yang timbul dengan adanya perkawinan campuran terhadap status kewarganegaraan sang anak

Dalam penulisan hukum ini, penyusun menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Ditinjau dari segi bidang ilmu dan sumber data, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang membahas tentang status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan serta masalah-masalah yuridis apa saja yang timbul dengan adanya perkawinan campuran terhadap status kewarganegaraan sang anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan undang-undang tentang kewarganegaraan yang baru menggantikan Undang-Undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan republic Indonesia. Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 tersebut secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan republic Indonesia. Secara filosofis, undang-undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Kembali 

Copyright © 2006