~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

ANALISIS KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 SEBAGAI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 2007. (123)
(E 0003116)
Hukum Acara


ABSTRAK

 

BUDI PRAYITNO. E 0003116. ANALISIS KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 SEBAGAI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 2007.

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Sebagai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Penelitian ini merupakan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal. Lokasi penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Pengadilan Agama Surakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret., Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret, dan Cyber Media. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan content analysis atau kajian isi.

            Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebelum berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang diperjelas dalam Penjelasan Umum angka 2 alenia ketiga UU No. 7 Tahun 1989 meliputi bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf dan shadaqah.

Bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum alenia pertama, Pasal 2, Pasal 3A, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 52 UU No. 3 Tahun 2006 adalah perkara tertentu, yaitu perkara Islam yang meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syri’ah, sengketa hak milik yang timbul akibat adanya sengketa terhadap bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, Isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hiriyah, serta pemberian keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat. Berkaitan dengan bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama perlu diperhatikan keberadaan Mahkamah Syari’ah di Nangroe Aceh Darussalam yang merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Agama. sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama. Hal ini berakibat hukum bahwa Mahkamah Syari’ah di Nangroe Aceh Darussalam berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan  bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

 

 

 

Setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama mengalami perluasan dan penambahan. Perluasan terhadap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama terdapat dalam bidang perkawinan dan bidang waris. Dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama berwenang untuk menangani permohonan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, sedangkan perubahan dalam bidang waris adalah dengan dihapuskannya hak opsi bagi para pihak yang berperkara, dan juga kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani permohonan penetapan ahli waris. Penambahan terhadap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah dengan dimasukkannya bidang zakat, infaq, ekonomi syari’ah, sengketa hak milik yang timbul akibat adanya sengketa terhadap bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, Isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hiriyah, serta pemberian keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat sebagai bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Kembali 

Copyright © 2006