~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

TANGGAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD ) KOTA SURAKARTA PERIHAL TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH ( PP ) NOMOR 37 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD ) (358)
(E 0003193)
Hukum Tata Negara


ABSTRAK

 

 

 

Ika Dianawati Nadeak, E 0003193, TANGGAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD ) KOTA SURAKARTA PERIHAL TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO.37 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD ) KOTA SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 2007.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan DPRD Kota Surakarta perihal terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan, baik rakyat biasa, mahasiswa, akademisi, tokoh politik, maupun lapisan masyarakat lainnya, serta tangapan DPRD Kota Surakarta perihal terbitnya revisi atas PP tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian empiris atau non doktrinal.Lokasi penelitian di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan yang sesuai, dokumen-dokumen dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Berdasarkan penelitian ini diketahui tanggapan anggota dewan pada DPRD Kota Surakarta, yang terbagi dalam Fraksi, yaitu Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Damai Sejahtera, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Golongan Karya dalam menyikapi kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ). Dimana PP Nomor 37 Tahun 2006, pada saat disahkan, menimbulkan kontroversi karena terjadi penolakan atas PP tersebut dari berbagai elemen masyarakat yang mengannggap kehadiran PP tersebut merupakan suatu bentuk korupsi legal yang dibuat Pemerintah.

Penelitian ini juga dibuat untuk mengetahui tanggapan Fraksi-Fraksi pada DPRD Kota Surakarta perihal dikeluarkannya revisi atas PP Nomor 37 Tahun 2006, dimana revisi ini sendiri juga membuat kontroversi dikalangan anggota dewan, yakni membagi anggota dewan menjadi dua ( 2 ) kubu, yaitu kubu yang sepakat dengan direvisinya PP Nomor 37 Tahun 2006, dan kubu lain yang menolak direvisinya PP Nomor 37 Tahun 2006.

Kembali 

Copyright © 2006