~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA PIDANA PADA KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT LUKA-LUKA ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta ) (297)
(E. 1103141)
Hukum Acara


ABSTRAK

 

RYAN SASONGKO, E 1103141, TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA PIDANA PADA KASUS TINDAK PIDANA  PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT LUKA-LUKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum ( Skripsi ). 2008.

            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penggabungan perkara  gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana, hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidanatersebut.

            Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris atau non-doktrinal. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dan analisis isi untuk kemudian diambil kesimpulan secara deduktif.

            Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa : Pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta masih belum dilaksanakan secara menyeluruh terhadap semua perkara pidananya, pelaksanaannya masih bersifat pasif dikarenakan aturan yang telah ada yaitu Pasal 98-101 KUHAP tidak bersifat mengikat karena didalamnya tergantung pada adanya surat permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana dari korban tindak pidana, atau peran aktif dari pemohon. Dalam pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana banyak ditemui hambatan seperti terbatasnya waktu penggajuan dan aturan-aturan yang ada masih kurang, sehingga pelaksanaan penggabungan itu belum maksimal terhadap kepentingan korban kejahatan. Pemerintah hendaknya memberikan aturan tambahan agar gugatan  ganti Kerugian lewat Proses Penggabungan perkara memperoleh aturan yang jelas dan lebih memperhatikan korban kejahatan sehingga hak asasi manusia terpenuhi

Kembali 

Copyright © 2006