~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK JANDA DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT JAWA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo) (295)
(E. 0004238)
Hukum dan Masyarakat


ABSTRAK

 

 

Nur Hidayatti, 2008. TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK JANDA DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT JAWA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo). Fakultas Hukum UNS.

 

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai hak janda dalam pembagian warisan menurut hukum adat Jawa serta bagaimana pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif sehingga metode yang digunakan yaitu dengan jalan mempelajari buku-buku serta berbagai tulisan yang berhubungan dengan hak janda dalam pembagian warisan menurut hukum adat Jawa, selain itu juga dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu berhadapan langsung dengan obyek penelitian yang meliputi observasi, mengkaji kasus-kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo serta melakukan wawancara langsung dengan aparat Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Setelah diadakan penelitian dengan berdasarkan kajian teoritis dan beberapa kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Sukoharjo, maka di dapatkan hasil sebagai berikut : dalam hukum adat Jawa seorang janda yang telah lama hidup bersama dengan suami dan telah memperoleh keturunan, maka janda berhak mendapat bagian atas harta kekayaan yang ditinggalkan suami. Adapun besar bagian yang diterima adalah jika janda tersebut mempunyai anak yang belum dewasa maka harta peninggalan suami bisa dikuasai penuh oleh janda asalkan digunakan untuk keperluan sehari-hari untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Tetapi setelah anak tersebut dewasa atau telah berkeluarga maka harta peninggalan suami harus dibagi rata antara janda dan anaknya, artinya antara anak dan janda mendapat bagian yang sama besar.

Sedangkan pelaksanaan pembagian warisan bagi seorang janda di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah jika pihak-pihak yang bersengketa memutuskan mengakhiri sengketa dengan melakukan perdamaian maka pihak Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berhak ikut campur dalam menentukan besarnya bagian warisan, hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang bersengketa lebih memilih menggunakan aturan atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Disini Pengadilan Negeri Sukoharjo hanya berperan dalam mengesahkan akta perdamaian yang telah dibuat dan disetujui oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan pada kasus yang berakhir dengan putusan maka hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam memutus sengketa tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang relevan dengan sengketa yang terjadi.

 

 

 

 

 

Kembali 

Copyright © 2006