~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

PRANATA DISSENTING OPINION SEBAGAI INSTRUMEN MENINGKATKAN TANGGUNG JAWAB INDIVIDUAL HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN. (120)
(E.0004289)
Hukum dan Masyarakat


ABSTRAK

 

SUBAGIO GIGIH WIJAYA. E.0004289. PRANATA DISSENTING OPINION SEBAGAI INSTRUMEN MENINGKATKAN TANGGUNG JAWAB INDIVIDUAL HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Penulisan Hukum 2007.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui pranata dissenting opinion sebagai instrumen meningkatkan tanggung jawab individual hakim dalam memutus perkara pidana ditinjau dari UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan untuk mengetahui penerapan dissenting opinion ditinjau dari Hukum Acara Pidana Indonesia.

Penelitian ini merupakan yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya adalah dengan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Analisis data menggunakan teknik analisis data yang bersifat tafsiran hukum sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat obyektif dan sistematis sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pranata dissenting opinion ditinjau dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat meningkatkan tanggung jawab individual hakim ditinjau, hal ini dapat dilihat dari keberanian hakim mencantumkan perbedaan pendapatnya, yang didasari atas pertimbangan yang matang, dasar pertimbangan tersebut didapat karena hakim mendalami perkara yang ia adili dengan baik sehingga pertimbangannya dapat menjadi dasar putusan yang kuat sehingga putusannya dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Negara, Masyarakat dan Hati nurani. Pranata dissenting opinion merupakan hal baru dalam dunia peradilan di Indonesia, sehingga Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengaturnya, bahkan saling bertentangan satu sama lain.

Implikasi teoritis penelitian ini bahwa diperlukan adanya perubahan terhadap KUHAP karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan diperlukan adanya suatu Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur secara eksplisit penerapan dissenting opinion,sedangkan implikasi praktisnya adalah bahwa hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan rujukan hakim dalam menerapkan suatu pendapat di persidangan.

 

 

Kata Kunci : Dissenting Opinion, Kekuasaan Kehakiman

Kembali 

Copyright © 2006