~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

TINJAUAN YURIDIS TENTANG OBLIGASI NEGARA RITEL INDONESIA SEBAGAI SUATU BENTUK SURAT UTANG NEGARA (119)
(E.0003103)
Hukum Pidana


ABSTRAK

ASTRINI MULYA BUDIARTI. E.0003103. TINJAUAN YURIDIS TENTANG OBLIGASI NEGARA RITEL INDONESIA SEBAGAI SUATU BENTUK SURAT UTANG NEGARA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum. 2006.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar dari penerbitan Obligasi Negara Ritel, pertimbangan dan dasar hukum apakah yang melandasi penerbitan Obligasi Negara Ritel, apakah Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 telah mengakomodir tujuan dari penerbitan Obligasi Negara Ritel dan apa dampak hukum yang ditimbulkan dari penerbitan Obligasi Negara Ritel.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksploratif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian dilakukan dengan studi pustaka dan mengkaji isi dari Undang-undang. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan inventarisasi peraturan dan studi kepustakaan, baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan kamus hukum. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa yang menjadi dasar dari penerbitan Obligasi Negara Ritel adalah untuk membiayai defisit APBN tahun 2006, pertimbangan diterbitkannya Obligasi Negara Ritel adalah untuk mengurangi beban utang Luar Negeri dengan mengalihkannya dalam bentuk utang dalam negeri dengan penerbitan Obligasi Negara Ritel dan untuk memperluas basis investor di Indonesia, sedangkan dasar hukum dari penerbitan Obligasi Negara Ritel adalah UU No. 24 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Keuangan No.36/PMK.06/2006. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 telah mengakomodir tujuan dari penerbitan Obligasi Negara Ritel yang merupakan suatu bentuk Surat Utang Negara, dimana tertuang dalam Pasal 2, sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tidak mengakomodir tujuan dari penerbitan Obligasi Negara Ritel, namun mengatur mengenai penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana. Dampak hukum yang timbul dari penerbitan Obligasi Negara Ritel ini adalah dalam hal kepemilikan, dalam hal peralihan hak milik, dalam hal penjaminan, dalam hal pembuktian, dalam hal perlindungan hukum, dalam hal pengenaan pajak, kerahasiaan data investor dan pembatasan pembelian Obligasi Negara Ritel.

Implikasi teoritis penelitian ini adalah adanya perubahan dalam penghimpunan dana di Pasar Modal yang diprioritaskan untuk memperluas basis investor di Indonesia, sedangkan implikasi praktisnya adalah bahwa hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai rujukan dan pertimbangan bagi pembaca apabila ingin turut serta menginvestasikan dana yang dimiliki pada Surat Utang Negara, khususnya Obligasi Negara Ritel.

Kembali 

Copyright © 2006