~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

Tinjauan Tentang Penuntutan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak di Bawah Umur (Studi di Kejaksaan Negeri Surakarta (287)
(E.1103032)
Hukum Acara


 

ABSTRAK

Arya Yuana Pristiwadi, E.1103032, Tinjauan Tentang Penuntutan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak di Bawah Umur (Studi di Kejaksaan Negeri Surakarta). Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007. Skripsi

                        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penuntutan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan Untuk mengetahui hambatan dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kejaksaan Negeri Surakarta..

Jenis penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan tentang pelaksanaan proses penuntutan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sumber data adalah primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis yag dilakukan dengan model analisis interaktif

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan menganalisa data-data, keterangan dan penjelasan yang penulis peroleh maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Langkah pertama dalam proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum adalah membuat surat dakwaan. Dalam kasus Khoirul Anwar, surat dakwaan No. Reg Operk. 92/Skrta/Ep.1/04/2007 menyebutkan  melanggar pasal 53 KUHP Jo. pasal 363 (1) ke 3 dan 5 KUHP. Proses selanjutnya adalah  pengajuan tuntutan hukum (requisitoir) oleh jaksa penuntut umum dan Pengadilan Negeri menetapkan putusan hakim No. 140/Pid.B/2007/PN. Hambatan Dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kejaksaan Negeri Surakarta antara lain: Faktor petugas, faktor ini cukup besar pengaruhnya terhadap proses penuntutan, apabila petugas tidak mampu untuk memprosesnya, tidak menguasai peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan peradilan anak, maka mengakibatkan proses peradilan anak akan berjalan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu tidak semua petugas kejaksaan bisa menangani peradilan anak. Karena petugas kurang menguasai pengetahuan akan mempersulit proses peradilan dan kegagalan akan semakin sering dijumpai. Faktor pelaku kejahatan yang dilakukan anak-anak akan membuat proses penyidikan, penuntutan dan peradilan akan berjalan lebih sulit karena anak-anak belum mengerti akan proses hukum yang berlaku, Faktor Peraturan Perundangan yang berlaku adalah : Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan anak kurang jelas dalam mengatur peradilan anak, Belum adanya perlengkapan pendukung lainnya misalnya adanya lembaga permasyarakatan anak di tiap kabupaten atau kota, Belum adanya  peradilan khusus anak di tiap-tiap kota atau kebupaten

.

 

 

 

 

Kembali 

Copyright © 2006