~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

KAJIAN YURIDIS GUGATAN LEGAL STANDING MASYARAKAT ANTI KORUPSI JAWA TENGAH (MAKs) TERHADAP KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO (266)
(E 0003057)
Hukum Acara


ABSTRAK

AGUS RIAN KUSUMADIKA. E 0003057. KAJIAN TENTANG GUGATAN LEGAL STANDING MASYARAKAT ANTI KORUPSI JAWA TENGAH (MAKs) TERHADAP KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Penulisan Hukum (Skripsi).2007.

       Penulisan hukum yang berjudul Tinjauan Tentang Gugatan Legal Standing Masyarakat Anti Korupsi Jawa Tengah (MAKs) Terhadap Kejaksaan Negeri Sukoharjo  bertujuan untuk mengetahui tentang substansi gugatan, proses pemeriksaan gugatan, dan hambatan dalam proses pemeriksaan gugatan legal standing yang dilakukan oleh perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Jawa Tengah ( MAKs ) terhadap Kejaksaan Negeri Sukoharjo serta langkah solusinya.

      Penulisan hukum ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari jenisnya termasuk penelitian hukum empiris atau non doktrinal. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan sekretariat Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Jawa Tengah (MAKs). Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara, studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interactive model of analisis.

       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh kesimpulan bahwa substansi gugatan Masyarakat Anti Korupsi Jawa Tengah (MAKs), hampir sama dengan substansi gugatan perdata yang berlaku dalam hukum acara perdata pada umumnya, dengan perbedaan terdapat pada uraian mengenai definisi hak gugat oleh lembaga swadaya masyarakat, prosedur yang digunakan hakim menurut penulis seharusnya menggunakan prosedur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002, bukan dengan pemeriksaan perkara perdata yang berlaku dalam hukum acara perdata Indonesia, Hambatan-hambatan yang terjadi adalah mengenai hukum yang tidak mengatur secara tegas, juga pengetahuan dan arah pemikiran para pihak baik penggugat, tergugat dan hakim yang memeriksa belum mengarah pada gugatan legal standing sehingga pemecahannya yaitu pemeriksaan dilakukan dengan hukum acara perdata biasa, selain juga karena hakim kurang menggali mengenai hukumnya.

Kata-kata kunci : gugatan, hukum acara perdata, legal standing

 

 

 

Kembali 

Copyright © 2006