~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

PELAKSANAAN AKAD IJARAH (SEWA-MENYEWA) DALAM PEGADAIAN SYARIAH DI CABANG PEGADAIAN SYARIAH ( CPS ) KUSUMANEGARA YOGYAKARTA. (105)
ANDI KUSUMANINGRUM(E0002069)
Hukum dan Masyarakat


ABSTRAK

 

ANDI KUSUMANINGRUM, E0002069, PELAKSANAAN AKAD IJARAH (SEWA-MENYEWA) DALAM PEGADAIAN SYARIAH DI CABANG PEGADAIAN SYARIAH ( CPS ) KUSUMANEGARA YOGYAKARTA, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Penulisan Hukum ( Skripsi ) Surakarta, 2006.

            Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sewa menyewa ( akad Ijarah) dan akibat hukum dari akad tersebut dalam  Pegadaian Syariah.

            Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan yang bersifat diskriptif. Pendekatan yang digunakan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Kusumanegara Yogyakarta. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara langsung pada kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Kusumanegara Yogyakarta dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sebagainya untuk mendukung kesempurnaan dan kelengkapan data atau bahan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil  bahwa pelaksanaan akad ijarah dalam Pegadaian Syariah  Kusumanegara Yogyakarta didasarkan pada ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.  Akad Ijarah  yang dilaksanakan di Pegadaian Syariah Kusumanegara adalah Kontrak Ijarah yaitu penggunaan manfaat penyewaan tempat gadai dan jasa pemeliharaan barang jaminan gadai (marhun) dengan ganti kompensasi. Pegadaian Syariah sebagai pemilik tempat yang menyewakan manfaat disebut muajjir sementara penyewa (nasabah) disebut mustajir, serta sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut majur dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut ujrah atau ajran yang dibayarkan rahin karena telah menitipkan barangnya kepada murtahin untuk menjaga atau merawat marhun.

            Akibat hukum dari wanprestasi yaitu nasabah tidak dapat melunasi pinjaman dan biaya ijarah sampai waktu yang ditentukan (jatuh tempo), adalah Pemegang gadai (Pegadaian Syariah) mempunyai hak atas barang jaminan (marhun) milik pemberi gadai atau nasabah atau (rahin) untuk menjual atau melelang milik pemberi gadai (nasabah), sebagai ganti kewajiban yang harus dibayarkan. Adapun akibat hukum yang timbul apabila terjadi resiko mengalami kerusakan atau kehilangan barang jaminan (marhun) dalam Pegadaian Syariah adalah Nasabah mempunyai hak yaitu mendapat penggantian atas barang jaminan (marhun) oleh Pegadaian Syariah. Prosedur dan mekanisme penyelesaian akibat hukum dan upaya hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi dan resiko mengalami kerusakan atau hilangnya marhun (barang jaminan) di pegadaian Syariah  diatur  sama dengan ketentuan dalam Pegadaian konvensional.

            Implikasi teoritis penelitian ini diharapkan mampu sebagai salah satu sarana untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan mengenai Hukum Islam, sedangkan implikasi praktis adalah hasil dari penelitian ini dapat dipakai sebagai rujukan pelaksanaan akad Ijarah di Cabang Pegadaian syariah kusumanegara Yogyakarta.

Kembali 

Copyright © 2006