~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA TNI DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA (257)
(E. 0004116)
Hukum Acara


 

ABSTRAK

 

Chatarina Dian Pratiwi, 2008. PPROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA TNI ( Studi Kasus di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta). Fakultas Hukum UNS.

 

Penelitian hukum ini bertujuan unuk mengetahui dan mengkaji permasalahan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota TNI di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta serta hambatan dan permasalahan dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan senjata api.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empirik yang bersifat deskriptif kualitatif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai data primer. Subyek yang diteliti lebih dipandang sebagai informan yang akan memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Selanjutnya data dikumpulkan dengan teknik wawancara terstrukutur (interview guide). Wawancara dilakukan secara mendalam (in depht interviewing). Untuk mengumpulkan data sekunder digunakan teknik mencatat dokumen. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Sifat dasar analisis ini bersifat induktif, yaitu cara-cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke arah hal-hal yang bersifat umum.

Penelitian ini memperoleh hasil: 1) bahwa Proses penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh anggota TNI diselesaiakan dalam pengadilan di lingkungan peradilan militer dengan pemeriksaan biasa. pemberian sanksi pidana pada tindak penyalahgunaan senjata api menggunakan Undang-undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 yang berkenaan dengan tindak pidana tanpa hak menerima, menyimapan, membawa sejata api dan amunisi dan dasar untuk meyelesaikan tindak pidana penyalahgunaan senjata api adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Kewajiban didampinginya Terdakwa  oleh penasehat hukum adalah syarat Formal dalam penyeleaian Tindak Pidana penyalahgunaan senjata api oleh anggota TNI. 2) bahwa pelaksanaan proses penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh anggota TNI yang dilakukan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta masih terdapat beberapa hambatan seperti halnya Undang-undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 sebagai satu-satunya peraturan yang mengatur penggunaan senjata api dinilia sudah tidak lagi relevan dengan tindak pidana penyalahgunaan senjata api sekarang ini. Adapun usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan secermat mungkin menentukan unsur yang sesuai dengan Tindak pidana peyalahgunaan senjata api yang dilakukan terdakwa.

 

Kembali 

Copyright © 2006