~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

PELAKSANAAN PENGAWASAN NARAPIDANA LEPAS BERSYARAT OLEH KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA (254)
(E 0004278)
Hukum Pidana


ABSTRAK

 

 

SANIA PUTRI DINITASARI, E 0004278. PELAKSANAAN PENGAWASAN NARAPIDANA LEPAS BERSYARAT OLEH KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2008.

 

            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan narapidana lepas bersyarat oleh Kejaksaan Negeri Surakarta, serta untuk mengetahui kendala dalam pengawasan narapidana lepas bersyarat oleh Kejaksaan Negeri Surakarta.

            Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data yang pakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini, sedangkan data sekunder merupakan pendukung data primer. Lokasi penelitian dilakukan di LAPAS Kelas IIA Sragen serta Kejaksaan Negeri Surakarta. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan Kepala LAPAS, ketua seksi pembinaan di LAPAS Sragen, Kepala Pidana Umum serta beberapa staf bagian Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Surakarta. Metode pengumpulan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan secara mendalam (in depth interviewing), sedangkan untuk mengumpulkan hasil wawancara digunakan hand record dan buku catatan. Metode analisa data menggunakan teknik analisis kualitatif.

            Hasil penelitian menujukkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta dalam mengawasi narapidana lepas bersyarat sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan, yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, dapat dikatakan belum berhasil. Pelaksanaan pengawasan tersebut bersifat pasif, yaitu dengan hanya mewajibkan narapidana yang bersangkutan untuk melapor pada Kejaksaan Negeri Surakarta setiap seminggu sekali. Kendala yang dihadapi oleh kejaksaan selama melakukan pengawasan terhadap narapidana lepas bersyarat adalah kurangnya personel di dalam tubuh kejaksaan itu sendiri, serta tidak tersedianya sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk melakukan pengawasan narapidana lepas bersyarat secara langsung di dalam masyarakat. Permasalahan lain yang ditemukan selama dilakukannya penelitian ini adalah bahwa tidak ada peraturan tertulis yang mengatur mengenai petunjuk teknis pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh kejaksaan. Aturan yang digunakan selama ini hanyalah berupa kebiasaan dari generasi sebelumnya.

 

Kembali 

Copyright © 2006