~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

STUDI TENTANG GUGATAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI OLEH KEJAKSAAN NEGERI WONOGIRI TERHADAP TERHUKUM KASUS KORUPSI (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Wonogiri), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Penulisan hukum (Skripsi) (48)
(E 0003142)
Hukum Pidana


ABSTRAK

 

DIMAS ARDIAN PURBA, E 0003142, STUDI TENTANG GUGATAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI OLEH KEJAKSAAN NEGERI WONOGIRI TERHADAP TERHUKUM KASUS KORUPSI (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Wonogiri), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Penulisan hukum (Skripsi). 2007

         Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah struktur dan isi gugatan perbuatan melawan hukum mengenai pembayaran uang pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Wonogiri, untuk mengetahui apa dasar hukum pengajuan gugatan pembayaran uang pengganti, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim mengabulkan gugatan pembayaran uang pengganti oleh Kejaksaan Negeri Wonogiri dalam upayanya untuk mengembalikan kerugian negara akibat korupsi.

         Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari jenisnya termasuk penelitian hukum empiris atau non doctrinal. Lokasi penelitian berada di Kejaksaan Negeri Wonogiri. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

         Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa struktur gugatan memuat tempat dan tanggal gugatan, kompetensi relatif, identitas para pihak, posita, petitum, dan tanda tangan Penggugat. Dasar pengajuan gugatan dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu pertama, dasar Kejaksaan mengajukan gugatan antara lain berdasarkan Undang- Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Keppres No. 55 Tahun 1991 dan KEPJA No. Kep-035/J.A/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sedangkan yang kedua mengenai dasar substansi gugatan, antara lain berdasarkan Undang-Undang No.3 Th. 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 31 Th. 1999 jo Undang-Undang No. 20 Th. 2001, dan Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam mengabulkan gugatan pembayaran uang pengganti ini, hakim berpijak pada telah adanya putusan pidana yang memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tergugat (semula terhukum) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, perbuatan melawan hukum, dan tidak ditemukannya unsur yang kabur dalam gugatan tersebut.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa sumbangan pikiran, yaitu Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam gugatan pembayaran uang pengganti seharusnya proaktif dalam upaya pemulihan keuangan negara akibat korupsi. Merekonstruksi kelembagaan dengan cara membebaskan birokrasi kejaksaan dari karakternya yang birokratis, sentralistik, pertanggungjawaban hierarkhis dan sistem komando, dan rekonstruksi terhadap substansi hukum harus dilakukan dengan menyempurnakan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kembali 

Copyright © 2006