~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

STUDI BENTUK PERLIDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN TERHADAP PENGECUALIAN PRINSIP RAHASIA BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (190)
(E. 1103130)
Hukum Pidana


ABSTRAK

 

 

Rachman Hermanto,2007. STUDI BENTUK PELINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN TERHADAP PENGECUALIAN PRINSIP RAHASIA BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Fakultas Hukum UNS.

Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana yang merasa dirugikan dengan adanya pengecualian prinsip rahasia bank menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang  Tidak Pidana Pencucian Uang. selain itu juga untuk mengetahui pelaksanaan prinsip rahasia bank di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di perpustakaan Fakultas Hukum Univesitas Sebelas Maret, perpusatakaan pusat Universitas Sebelas Maret dan pusat studi lainnya.jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengadakan identifikasi atau studi kepustakaan.analisis data mengunakan analisis data kualitatif nonstatistik.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak ada pasal yang mengatur tentang bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana yang diduga melakukan transaksi keuangan mencurigakan, namun dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian, azas praduga tak bersalah, prinsip kerahasian, serta penerapan sanksi oleh PPATK, sudah merupakan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana.  

Pelaksanan pengecualian rahasia bank menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan terdapat perbedaan, yaitu pada perbedaan kepentingan pengecualian rahasia bank, pihak yang berwenang memohon pengecualian rahasia bank, izin pengecualian, sanksi terhadap pelanggar rahasia bank, dan pihak yang berwenang membuka rahasia bank. Dengan tidak adanya kepastian perlindungan hukum maka implikasinya adalah hilang atau berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga penyedia jasa keuangan, yang dalam hal ini adalah bank.

 

Kembali 

Copyright © 2006