~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP ATURAN UMUM (BUKU I (PASAL 1- 85) ) KUHP DENGAN KETENTUAN UMUM (BUKU I (PASAL 1- 211) ) RANCANGAN KUHP (188)
(E 0004310)
Hukum Pidana


ABSTRAK

 

WAHYU TRI PALUPI, PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP ATURAN UMUM (BUKU I (PASAL 1-85) ) KUHP DENGAN KETENTUAN UMUM (BUKU I (PASAL 1-211) ) RANCANGAN KUHP  E 0004310, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Penulisan Hukum (Skripsi). 2007.

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya pengaturan ketentuan umum dan untuk mengetahui letak-letak perbedaan yang mendasar diantara perundang-undangan yang diteliti dan menemukan gambaran hal-hal yang menimbulkan terjadinya perbedaan pengaturan ketentuan umum tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal. Lokasi penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan metode analisis isi yaitu analisis terhadap pasal-pasal dalam KUHP dan Rancangan KUHP khususnya pengaturan tentang Ketentuan umum.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa perbedaan dan persamaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya pengaturan tentang Ketentuan umum, meliputi: karakter “Daad-dader Strafrecht” yang lebih manusiawi tersebut secara sistemik dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembaharuan Hukum Pidana materiil dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak membedakan lagi antara tindak pidana (strafbaarfeit) berupa kejahatan (misdrijven) dan tindak pidana pelanggaran (overtredingen), subyek hukum pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (natural person) tetapi mencakup pula korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (legal person) maupun bukan badan hukum, Asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) tetap merupakan salah satu asas utama dalam hukum pidana, namun demikian dalam hal-hal tertentu sebagai perkecualian dimungkinkan penerapan asas “strict liability” dan asas “vicarious liability”, dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diatur mengenai jenis pidana berupa pidana pokok, pidana mati, dan pidana tambahan, jenis pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial, dalam pemidanaan dianut sistem dua jalur (double-track system), dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diatur pula rambu-rambu pemidanaan baru yang berkaitan dengan berat ringannya pidana yakni berupa ancaman pidana minimum khusus, dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini ancaman pidana denda dirumuskan dengan menggunakan sistem kategori, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diatur pula mengenai jenis pidana, berat ringannya pidana dan cara pelaksanaan pemidanaan secara khusus terhadap anak. Adapun hal-hal mendasar yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pengaturan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu filosofi yang mendasarinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Warisan Belanda secara keseluruhan dilandasi oleh pemikiran Aliran Klasik (Classical School) yang berkembang pada Abad ke- 18 sedangkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendasarkan diri pada pemikiran Aliran Neo-Klasik (Neo-Classical School) yang berkembang pada Abad ke- 19 dan perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (victimology) yang berkembang setelah Perang Dunia II.

Implikasi teoritis penelitian ini adalah adanya perbedaan pengaturan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam Racangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih kompleks dan lengkap sesuai dengan perkembangan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, sedangkan implikasi praktrisnya adalah hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai pedoman dalam membedakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khusunya tentang Ketentuan Umum.

 

 

 

Kembali 

Copyright © 2006