~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 2 TAHUN 2003 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN TERHADAP SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (187)
(. E 0003221)
Hukum Acara


ABSTRAK

 

LISTYO NUGROHO MUKTIONO, E 0003221, IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 2 TAHUN 2003 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN TERHADAP SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, SKRIPSI, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA, 2007.

 

            Penulisan hukum ini bertujuan untuk dapat mengetahui dan mengkaji bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2003 tentang Mediasi terhadap penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan atau belum,; dan juga akan mengupas mengenai hambatan ataupun persoalan yang timbul dalam implementasinya dan merumuskan penyelesaiannya.

 

            Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara dengan wawancara dengan I Wayan Sosiawan, S.H. yang merupakan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Surakarta. Sedangkan untuk data-data sekunder dilakukan dengan cara mencatat kepustakaan maupun dokumen yang diperlukan dalam penyusunan penulisan hukum ini berupa Perma No 2 Tahun 2003, buku Pedoman Mediasi, buku Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Makalah mengenai Pelaksanaan Mediasi. Apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian fact-finding. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan model interaktif.

 

            Hasil penelitian yang penulis lakukan didapatkan kesimpulan bahwa Perma No 2 Tahun 2003 sudah dilaksanakan dengan baik khususnya di lingkup Pengadilan Negeri Surakarta yang ditunjukkan dengan hasil wawancara dengan narasumber I Wayan Sosiawan, S.H. beserta contoh sengketa perdata yang diselesaikan me;alui mediasi pada tahun 2006. Indikator sudah baiknya pelaksanaan Perma ini dapat dilihat dari satu sengketa perdata yang sudah berhasil diselesaikan lewat jalur mediasi, yang telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surakarta. Hambatan yang dapat menghambat kinerja mediasi itu sendiri antara lain kesadaran para pihak untuk menggunakan jalur mediasi masih minim dan jauh dari harapan, mereka masih beranggapan bahwa mediasi belum dapat memenuhi segala keinginan mereka.

 

            Sebaiknya Mahkamah Agung lebih giat dalam memaksimalkan peranan Perma No 2 Tahun 2003 ini termasuk di dalamnya dalam rangka sosialisasi dan melakukan pendidikan singkat terhadap para hakim di Indonesia secara berkesinambungan dengan materi mediasi, dan perlunya pengawalan dari penegak hukum untuk menjaga tujuan dari Perma No 2 Tahun 2003 ini sendiri. Perlunya usaha peningkatan kesadaran masyarakat mengenai efektifitas dari penggunaan jalur mediasi dibandingkan litigasi biasa dapat dilakukan dengan cara membentuk tim untuk terjun langsung ke masyarakat tertentu dan mengadakan penyuluhan ataupun seminar bersama.

Kembali 

Copyright © 2006