~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGAJUAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DI INDONESIA (Studi Kasus Muchtar Pakpahan) (185)
(E. 0003040)
Hukum Acara


ABSTRAK

 

SULISTYOWATI, E0003040, ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGAJUAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DI INDONESIA (Studi Kasus Muchtar Pakpahan). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Penulisan Hukum (Skripsi). 2007.

            Penulisan Hukum (Skripsi) ini mengkaji tentang dimungkinkannya pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali oleh pihak Kejaksaan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum serta implikasi secara yuridis terhadap dimungkinkannya pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum di Indonesia. Secara teoritik perundangan Peninjauan Kembali merupakan hak terpidana atau ahli warisnya, tetapi dalam praktek peradilan di indonesia pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut umum telah beberapa kali dilakukan.

            Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan menggunakan metode pendekatan secara yuridis. Jenis data yang digunakan yakni jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi seperti KUHAP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, buku-buku hasil penelitian dan lain sebagainya data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan cara content of analysis.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum secara teori memang tidak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Namun dalam praktek dunia peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung pernah mengabulkan upaya hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum melalui putusan No. 55PK/Pid/1996 dalam kasus Muchtar Pakpahan. Majelis hakim Agung dalam pertimbangan hukumnya menggunakan Pasal 263 KUHAP dan Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang sekarang telah diganti oleh Undang-Undang No. 4 tahun 2004  dengan menafsirkan pihak-pihak berkepentingan dalam perkara pidana adalah Jaksa Penuntut Umum dan terpidana sebagai pihak yang dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Namun sebenarnya penafsiran tersebut tidak dipbolehkan karena ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang sekarang telah diganti oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 telah dijelaskan dalam penjelasan pasalnya bahwa yang dimaksud pihak-pihak berkepentingan adalah terhukum dan ahli warisnya. Dari uraian tersebut dapat dilihat terlihat terdapat pertentangan dasar hukum yang digunakan Mahkamah Agung sehingga putusan Mahkamah Agung RI No. 55PK/Pid/1996 tidak dapat dijadikan yurisprudensi ke depan. Oleh karena itu pengaturan Jaksa Penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali mengenai boleh atau tidaknya perlu diatur secara tegas, sehungga ke depan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat bisa tercapai. Sementara menunggu revisi KUHAP, Mahkamah Agung dapat menggunakan wewenangnya sesuai Pasal 79 Undang-Undang 5 Tahun 2004 tentang mahkamah Agung dalam memberikan ketentuan mengenai dimungkinkannya Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum.

 

Kembali 

Copyright © 2006