~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

IMPLEMENTASI HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DALAM PROSES ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS 1 SURAKARTA (183)
KATARINA DAMARSIH NINDITASARI(E0003213)
Hukum Pidana


ABSTRAK

 

KATARINA DAMARSIH N. E003213. IMPLEMENTASI HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DALAM PROSES ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS 1 SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi) 2007.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hak warga binaan pemasyarakatan dalam proses asimilasi bagi narapidana dan upaya pemecahan terhadap hambatan yang dihadapi.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif. Lokasi penelitian di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surakarta. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu meliputi wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis secara logis, sistematis, dan yuridis.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa : untuk memperoleh asimilasi harus memenuhi persyaratan-persyaratan yaitu syarat administratif, substantif dan berkelakuan baik. Narapidana yang menjalani upaya pembinaan baik asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, harus sesuai dengan tahapan-tahapan proses pemasyarakatan yaitu tahap admisi atau orientasi, tahap pemberian bekal, dan tahap akhir pembinaan. Ada 2 macam bentuk kegiatan asimilasi yaitu asimilasi intern dan asimilasi ekstern. Adapun faktor penghambat yang timbul dalam pelaksanaan asimilasi adalah (a) tidak semua masyarakat memahami sistem / proses pemasyarakatan, walaupun dalam pelaksanaannya sesuai prosedural tetapi kasus tersebut termasuk kasus yang menarik masyarakat, sehingga bisa menjadi hal kontroversi antara sistem pembinaan dan pemahaman masyarakat, tanggapan masyarakat yang negatif terhadap narapidana sebagai penjahat yang harus dikucilkan; (b) lembaga-lembaga sosial atau dinas-dinas pemerintahan belum pro aktif mempedulikan warga binaan pemasyarakatan, belum ada kerjasama yang baik, teratur, dan berkesinambungan atau kerjasama pembinaan dengan instansi terkait belum terprogram maksimal; (c) peranan petugas pemasyarakatan begitu besar sehingga tidak diimbangi dengan keprofesionalan petugas itu sendiri sehingga kurang pengawasan dalam pelaksanaan asimilasi, dan belum ada petugas pemasyarakatan yang mempunyai keahlian dan bertugas khusus terutama dalam pembinaan; (d) anggaran Rutan yang sangat minim sehingga pembinaan tidak berjalan maksimal dan kurang memadainya sarana dan fasilitas yang tesedia untuk pembinaan. 

 

 

Kembali 

Copyright © 2006