~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PERKARA PEMBOCORAN UJIAN AKHIR NASIONAL SMK PGRI-4 NGAWI ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI NGAWI )(175)
(E. 1104148)
Hukum Acara


ABSTRAK

 

Heter Hidayati, 2007. PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PERKARA PEMBOCORAN UJIAN AKHIR NASIONAL SMK PGRI-4 NGAWI ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI NGAWI ). Fakultas Hukum UNS.

 

            Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai penyelesaian hukum terhadap perkara pembocoran Ujian Akhir Nasional SMK PGRI-4 Ngawi, dalam kasus ini mengenai Putusan Hakim yang dijatuhkan Hakim kepada terdakwa tindak pidana pengelapan yang dilakukan secara bersama-sama. Dan permasalahan yang timbul dalam praktek penyelesaian perkara pembocoran soal UAN SMK PGRI-4 Ngawi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi.

 

            Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Ngawi ini bersifat deskriptif. Sedangkan berdasarkan tujuannya termasuk dalam hukum non doktrinal atau empiris. Dan yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dilakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Ngawi yang dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian dari semua data yang terkumpul dilakukan analisa interaktif dengan teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif.

 

      Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa dalam persidangan Hakim melakukan berbagai pertimbangan dalam menjatuhkan Putusan pengadilan. Berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tindak pidana pengelapan yang dilakukan secara bersama-sama, seperti perkara dengan para terdakwa : terdakwa-I Drs. H. Ma’mun Efendi, terdakwa-II Drs. Fusi Santoso, terdakwa-III Bambang Sugeng Winarno, SH. dan terdakwa-IV Agus Sulaiman. Pada hari Senin tanggal 5 Juli 2007, Hakim Pengadilan Negeri Ngawi menjatuhkan Putusan Nomor : 197/Pid.B/2006/PN.Ngw. dengan melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan diancam hukuman pidana 3 (tiga) bulan penjara. Dalam memutus perkara ini Hakim dalam merumuskan itu dimasukkan kemana, sehingga masuk ke Pasal mana dalam peraturan tersebut. Namun demikian sudah barang tentu Hakim dalam penuntutan membuktikan Dakwaan Penuntut Umum di depan persidangan. Meskipun demikian diperlukan kecermatan hukum sepenuhnya untuk menyusun kontruksi yuridis melalui penafsiran sebelum menjatuhkan putusannya. Serta terbukti secara sah di depan persidangan berupa barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa. Sehingga analisa penulis mengenai penulisan hukum ini menjadi penelitian yang benar-benar didasarkan pada aturan hukum dan undang-undang yang berlaku untuk menjatuhkan Putusan hakim kepada para terdakwa tindak pidana pengelapan yang dilakukan secara bersama-sama.

 

Kembali 

Copyright © 2006