~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (UU PKDRT)(167)
(E. 0003090)
Hukum dan Masyarakat


ABSTRAK

 

Arfan Affandi, 2008. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (UU PKDRT). Fakultas Hukum UNS.

 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian dan cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Lokasi penelitian di perpustakaan Fakultas Hukum dan perpustakaan pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, makalah, artikel, dan lain lain. Analisis data yang digunakan adalah analisis isi (Content of Analysis).

       Berdasarkan penelitian ini diperoleh bahwa Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Islam termasuk ke dalam kategori kejahatan (kriminalitas) secara umum. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.             Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi / hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari empat bagian yaitu Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat; Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pemulihan Korban; dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penerapan Sanksi Hukum. Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu Perjanjian suami atas istri ketika akad nikah (Sighat Ta’liq Talaq) dan Hak perempuan atas suami untuk meminta cerai (Khulu’). Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Perlindungan Sementara; Penetapan Perintah Perlindungan Oleh Pengadilan; Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif; Pemberian konsultasi hukum oleh advokat mengenai informasi hak-hak korban dan proses peradilan; Pendampingan advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

       Implikasi teoritis penelitian ini adalah adanya pembentukan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga diharapkan nantinya akan membuat kinerja Pemerintah Indonesia semakin optimal dan efektif dalam mengatasi tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga. Implikasi praktis penelitian ini adalah adanya penghargaan dan penghormatan terhadap kaum perempuan sehingga mereka tidak menjadi korban tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga. Implikasi teoritis dan praktis ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan agar cita-cita Pemerintah Indonesia menghapus tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga dapat segera terwujud.

Kembali 

Copyright © 2006