~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

ANALISIS HUKUM TENTANG PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT YANG DIMILIKI OLEH KEPOLISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (165)
HENDRA ROSANO(E0003185)
Hukum Acara


ABSTRAK

 

 

HENDRA ROSANO, E0003185, ANALISIS HUKUM TENTANG PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT YANG DIMILKI OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Skripsi, 2007

            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pelaksananaan perintah tembak di tempat yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), serta pengaturan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dilakukan oleh aparat POLRI sesuai dengan hukum yang berlaku.

            Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat penelitian deskriptif, dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian normative atau doktrinal. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang di perleh dari bahan-bahan pustaka seperti buku-buku literatur, dokumen resmi(undang-undang, eraturan pemerintah), majalah, artikel. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis model interaktif (interaktif model of analysis), dimana data yang terkumpul dianalisis melelui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

            Dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengaturan pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota POLRI dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan kewenangan tembak di tempat serta sesuai dengan situasi dan kondisi kapan perintah tembak di tempat itu dapat diberlakukan, dan juga dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai dengan asas tujuan, keseimbangan, asas keperluan, dan asas kepentingan. Dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus mnenghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaaan karena kedua hak itu dijamin dengan undang-undang. Serta perlunya pemahaman mengenai kode etik  dan prinsip dasar penggunaan senjata api oleh POLRI dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat agar nantinya dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat itu tidak melanggar hukum. Dan yang terpenting dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan tembak di tempat dan prosedur tetap penggunaan senjata api oleh POLRI. Setelah pelaksanaan kewenangan tembak di tempat selesai maka setiap anggota POLRI yang terlibat dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus membuat laporan / berita acara sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada atasannya serta juga harus mempertanggunjawabkan tindakannya di hadapan hukum. Pelaksanaan kewenangan tembak di tempat oleh POLRI ini harus sesuai dengan ketentuan penggunaan senjata api oleh POLRI serta juga harus sesua dengan ketentuan hukum pidana dan ketentuan/hukum tentang hak asasi manusia, sebab jika melanggar dapat diadili melalui peradilan umum ataupun melalui peradilan ham sesuai dengan pelanggaran yang terjadi.

            Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu hukum dan memberikan masukan kepada seluruh Jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia pada khususnya serta memberikan memberikan masukan kepada masyrakat umum terkait dengan pelaksanaan kewenangan tembak di tempat oleh aparat POLRI dan pertanggungjawabannya.

 

Kembali 

Copyright © 2006