~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

ANALISIS SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN KAITANNYA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA (163)
(E 0003059)
Hukum Administrasi Negara


ABSTRAK

 

 

AGUS RUSDI SUKANDAR, E 0003059, ANALISIS SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN KAITANNYA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Penulisan Hukum (Skripsi), 2007.

            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pengelolaan perikanan dalam peraturan perundang-undangan, serta apakah diantara peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan perikanan telah ada sinkronisasi kaitannya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

            Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, sifat penelitiannya adalah deskriptif, sehingga sumber data dan jenis data adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustakan, serta teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi (Content Analysis).

            Berdasarkan penelitian hukum ini diperoleh bahwa pengaturan pengelolaan perikanan dalam beberapa undang-undang antara lain ; UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. 5 tahun 1990 tentang Keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, dan UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Secara teoritis dapat dikaji bahwa dalam beberapa peraturan perundang-undangan telah  terdapat sinkronisasi hukum berdasarkan tolak ukur mencapai tujuannya yaitu salah satunya pembangunan berkelanjutan menurut teori Prof DR. Rokhim Dahuri.

Kesimpulan dari penulisan hukum ini, sebagai berikut : Berdasarkan teori hukum lingkungan bahwa sifat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah payung hukum bagi pengelolaan lingkungan hidup baik di darat, air maupun udara, maka diperlukan suatu keserasian dan keharmonisan untuk memiliki arah dan tujuan yang sama antar peraturan perundang-undangan itu sendiri. Berdasarkan penelitian penulis telah diketahui bahwa pengaturan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan perikanan adalah UUD tahun 1945 Pasal 3, UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. 27 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 9 Tahun 1996 Tentang Perairan, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 16 tahun 1992 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dan UU No, 5 tahun 1983 tentang ZEEI. Telah ada dan terwujud sinkronisasi diantara peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan perikanan kaitannya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Kembali 

Copyright © 2006