~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2006 (99)
(E. 00004223)
Hukum Administrasi Negara


ABSTRAK

 

Monica Nunik Gayatri, 2007. PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2006. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negar Sragen Tahun Anggaran 2006 dengan penjabaran untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sragen Tahun Anggaran 2006 telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 atau belum; dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sragen tahun Anggaran 2006.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sragen. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan pejabat yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa sedangkan studi dokumen yang diperoleh terhadap peraturan peundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif model interaktif.

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan aula dan gudang oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sragen telah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hal tersebut terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan pasal demi pasal yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, yang juga tertuang dalam dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya kesesuaian antara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sragen Tahun Anggaran 2006 dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, maka telah terpenuhi unsur penegakkan hukum, yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan karena timbul beberapa faktor penghambat di dalamnya, antara lain faktor hukumnya sendiri, faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakatnya itu sendiri.  

 

Kembali 

Copyright © 2006