~ ~
Pencarian Tugas Akhir :
.: Menu :.
   
.: Tugas Akhir Tiap Fakultas :.
   

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG PADA TINGKAT PENYIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (93)
(E.0003253)
Hukum Acara


ABSTRAK

 

 

NURUN SARIFAH, E 0003253, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG PADA TINGKAT PENYIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, Fakultas Hukum Univesitas Sebelas Maret Penulisan Hukum (Skripsi) Surakarta, 2007.

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban perdagangan orang pada tingkat penyidikan ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui  studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sebagainya untuk mendukung kesempurnaan dan kelengkapan data atau bahan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perdagangan orang pada tingkat penyidikan menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban hanya sebatas perlindungan hukum sebagai upaya pemenuhan hak-hak korban dalam mengikuti proses pidana. Hal tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki penyidik berdasarkan ketentuan dalam KUHAP.

Kendala yang  dihadapi penyidik dalam memberikan perlindungan hukum tersebut diantaranya dikarenakan sebelum perlindungan tersebut diberikan kepada korban harus ada permohonan kepada LPSK dari korban perdagangan orang atau pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah penyidik. Selain itu tidak ada prosedur yang jelas bagi penyidik setelah ada laporan dari korban perdagangan orang untuk melindungi korban  sebelum ada keputusan dari LPSK.

Penelitian ini diharapkan mampu sebagai salah satu sarana memperkaya khasanah ilmu penegetahuan dan ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Acara Pidana dan dapat digunakan sebagai acuan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang pada tingkat penyidikan ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

 

 

 

 

 

 

Kembali 

Copyright © 2006